Wakil Gubernur Kito Terancam Jadi Tersangka

Posted: 31/01/2008 in BERITA PROVINSI

wagub-jambi-antony.gif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengintensifkan kasus aliran dana Bank Indonesia (BI). Ketua KPK Antasari Azhar menyebut bakal ada calon tersangka baru yakni, AZA dan HY menyusul tiga tersangka lainnya yang sudah ditetapkan pada Jumat, (25/01) lalu yakni, Gubernur BI Burhanudin Abdullah, Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong, dan pimpinan BI Surabaya Rusli Simanjuntak.

Menurut Antasari, AZA dan HY mempunyai peran sebagai penerima aliran dana. ”Kalau memang dalam penyelidikan alat buktinya cukup kemungkinan yang bersangkutan akan dijadikan tersangka,” tambahnya.

Dari penelusuran Jawa Pos, ada dua mantan anggota Komisi IX DPR RI periode 1999-2004 Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu, keduanya dari Fraksi Partai Golkar. Ketika diperiksa Antony yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Jambi menolak disebut menerima aliran dana BI sesuai surat BPK kepada KPK bertanggal 14 November 2006.

Hamka Yandhu yang dipanggil KPK pada 26 November 2007 memilih tak datang. Pria yang masih aktif di Komisi XI DPR RI hanya mewakilkan pada kuasa hukumnya Humprey Djemat. Tak jelas apakah politisi Golkar itu sudah diperiksa lagi oleh KPK.

Ada sumber yang menyebut bahwa mantan anggota DPR yang dimaksud berinisial AZA. Benarkah AZA itu kepanjangan dari Antony Zeidra Abidin, mantan anggota Komisi IX DPR RI periode 1999–2004, yang kini menjadi Wakil Gubernur Jambi?

Ternyata, Antony menyatakan bukan dirinya. Mantan ketua umum Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) 1978–1980 itu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima dana dari Bank Indonesia (BI) untuk pembahasan RUU tentang BI atau kegiatan lain.

’’Saya membantah dan menyatakan hal itu tidak benar,’’ tegasnya di Jakarta kemarin (30/1). Menurut Antony, dirinya perlu mengklarifikasi karena terus-menerus dikaitkan sebagai pihak yang menerima dana BI.

Antony menyatakan, penyebutan namanya di media massa itu merupakan informasi sepihak. Bahkan, kata dia, tidak pernah ada konfirmasi. Dia juga menyatakan tidak pernah menerima dana diseminasi dari BI dan tidak pernah melakukan program atau kegiatan yang terkait dengan diseminasi BI.

Mantan pengelola koran mahasiswa UI Salemba tersebut justru menyatakan heran namanya dikaitkan dengan dugaan adanya kucuran dana dari BI ke DPR periode 1999–2004. Sebab, saat itu dia mengaku hanya sebagai anggota biasa, bukan pimpinan komisi. ’’Saya pernah dikonfirmasi BPK, tetapi saya menegaskan hal itu tidak benar,’’ ujarnya.

Namun, saat dimintai komentarnya tentang kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) Antony Zeidra Abidin (AZA), Wakil Gubernur Jambi mengaku, siap untuk diperiksa kembali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, saya siap diperiksa kembali kapan pun. Jangan kan saya Presiden bisa diperiksa,” sebut Antony usai pengukuhan pengurus PSSI Kota Jambi, kemarin.

Hamka yang dikonfirmasi Fajar (Grup Jawa Pos) malam tadi membenarkan bahwa dirinya pernah diundang penyidik KPK guna dimintai keterangan sebagai saksi. ’’Memang, pernah. Waktu saya baru pulang dari Tanah Suci,’’ katanya.

Apa hasil pemeriksaan? Hamka enggan membeberkan dengan alasan tidak ingin keterangannya dipolemikkan. ’’Kalau KPK mau meningkatkan penyelidikan ke penyidikan, itu adalah hak KPK. Saya hanya mengikuti proses,’’ tandasnya.

Terpisah, Pimpinan BK DPR RI Gayus Lumbuun menduga aliran dana BI ke DPR diserahkan kepada dua calon tersangka itu. ”Hal itu terungkap dalam surat BPK ke KPK dan BAP Rusli Simanjuntak yang telah dicabut,” tambahnya.

Diungkapkannya, penyelidikan BPK menemukan sejumlah nama, namun belum bisa mengumumkannya pada publik. Ditambahkannya, KPK diminta tak berhenti pada tiga tersangka dari BI dan dua calon tersangka dari DPR. ”Harus tuntas pengusutannya,” tambahnya.

Mantan Ketua Komisi IX DPR Max Moein yang juga kawan dekat Hamka menyesalkan penetapan calon tersangka tersebut. Dia justru mencurigai motif politis di balik penetapan Hamka sebagai calon tersangka. ‘’Penetapan tersangka itu diumumkan hanya dua minggu sebelum penetapan tiga nama calon gubernur BI, 17 Februari mendatang,’’ ujar Max yang dihubungi terpisah kemarin (30/1).

Menurut politisi asal PDIP itu, KPK seharusnya jauh-jauh hari menangani kasus aliran dana BI, karena terjadi pada 2003. Max sendiri bersikukuh kalangan DPR tidak menerima aliran dana BI. Sebab, dari proses amandeman UU BI, justru terlalu banyak kewenangan BI yang dipangkas DPR. Di antaranya, terkait larangan BI menerbitkan SUN (Surat Utang Negara) dan pelarangan pembentukan anak perusahaan. ‘’Bagaimana mungkin mereka (BI) memberikan uang kepada DPR yang mengamputasi kewenangan BI sedemikian besar,’’ bantah Max.

Politisi asal Partai Golkar Ferry Mursidan Baldan juga mensinyalir proses hukum yang kini sedang dilakukan KPK telah menjadi alat politik, terkait pemilihan gubernur BI yang baru. ”Jangan sampai pengusutan ini menjadi alat untuk memuluskan atau menggugurkan potensi figur tertentu,” tegasnya.

Karena itu, dia minta pada KPK untuk menjelaskan secara gambling ke publik, sebagai bentuk kontrol dan pertanggungjawaban. ”Apalagi masalah ini juga telah menyebar kemana-mana, jadi semua harus jelas,” tandas ketua IKA Universitas Padjajarana itu.

Antasari Azhar menegaskan siapapun yang terkait kasus aliran dana ilegal itu, baik yang membuat kebijakan, dalam proses pengaliran, maupun siapa saja yang menerima dana itu, akan diproses tanpa terkecuali.

”Tolong dicatat, kalau semua proses itu melanggar hukum maka tidak ada kata lain, mereka harus bertanggung jawab,” ujar Antasari di Gedung KPK Kuningan kemarin (30/12).

Menurut Antasari, pihaknya sengaja tutup mulut untuk memperlancar proses penyelidikan calon tersangka lain. ”Tolong beri kesempatan kami untuk menyidik terlebih dahulu dengan menggunakan tiga tersangka ini sebagai pintu masuk,” tambahnya.

Ketiga petinggi BI itu dijadikan tersangka dalam kasus aliran dana BI sebesar Rp 100 miliar melalui Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI). Sebesar Rp 68,5 miliar dialirkan ke mantan pejabat BI sebagai dana bantuan hukum. Sedangkan Rp 31,5 miliar ke anggota Komisi IX DPR RI untuk diseminasi UU BI dan penyelesaian masalah BLBI.

Kebijakan itu diambil dalam rapat dewan gubernur 3 Juni 2003 yang ditandatangani Anwar Nasution, Aulia Pohan, Aslim Tadjudin, Maman Soemantri, Bun Bunan Hutapea, dan Maulana Ibrahim. Namun, hanya tiga orang yakni Aulia Pohan, Bun Bunan Hutapea, dan Aslim Tadjudin yang ikut rapat yang memutuskan tambahan dana hingga mencapai Rp 100 miliar. Burhanuddin pun tak ingin sendirian, dia lantas menyeret dewan gubernur dengan alasan setiap keputusan dewan gubernur bersifat kolegial.

Bagaimana dengan keluhan Burhanudin yang merasa belum menerima surat sebagai tersangka? ”Saya tidak pernah melihat proses penyidikan KPK harus pakai surat resmi penetapan tersangka,” ujarnya. Ditambahkannya, KPK masih melakukan penyitaan-penyitaan barang bukti terkait kasus yang mengguncang otoritas moneter Indonesia itu.

Antasari menjamin penyidikan KPK tidak ada kaitannya dengan pemilihan gubernur BI Februari 2008. ”Kami tidak mau kegiatan penyidikan kami dipolitisasi pihak manapun. Ini secara tegas saya sampaikan,” ujar mantan Kajati Sumatera Barat itu, lantas mengungkapkan KPK tak bermaksud mengganggu kegiatan moneter.

”Karena justru penyidikan yang dilakukan kedepan kita ingin semua lembaga menjadi tertib khususnya dalam pengelolaan anggaran,” tambahnya.

Mulai hari ini, ujarnya, pihaknya akan memanggil saksi-saksi terkait kasus tersebut, baik para pejabat BI maupun anggota DPR RI untuk kepentingan pro justisia (penyelidikan). ”Saudara cermati, jangan satu menitpun tinggalkan KPK,” ujar pria berkumis itu kepada puluhan wartawan yang setia menanti klarifikasi darinya. Kapan KPK menahan tiga tersangka? ”Ini sedang proses, penyitaan sedang dilakukan,” tambahnya. (jpnn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s