KPK Belum Naikkan Status AZA

Posted: 12/02/2008 in BERITA PROVINSI, INDONESIA HARI INI


JAKARTA: Wakil Gubernur Antony Zeidra Abidin (AZA), kemarin kembali menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski sudah dibidik sebagai calon tersangka bersama Hamka Yamdu, mantan anggota Komisi IX DPR RI periode 1999-2004, KPK belum menaikkan status keduanya dalam kasus aliran dana Bank Indonesia.

AZA diperiksa masih sebagai saksi. ”AZA belum tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M. Hamzah tadi malam (12/02).

Setelah mangkir dua kali, Antony yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Jambi datang ke KPK 14.00, memilih bungkam saat keluar dari Gedung KPK Kuningan pukul 18.15. Dia langsung menuju mobil Kuda biru No. B 2496 OS.

AZA disebut-sebut dalam surat ‘rahasia’ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanggal 14 November 2006, sebagai salah satu pihak yang menerima uang sebesar Rp 31,5 miliar dari Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari untuk kepentingan diseminasi UU BI dan penyelesaian masalah BLBI.

Ketika diperiksa kali pertamanya di KPK Antony mentah-mentah menolak tuduhan BPK dan menyebut hasil audit itu konyol, apalagi nama yang tercantum dalam surat BPK tak sesuai dengan ejaan namanya.

Sementara itu, Hamka Yamdu tak memenuhi panggilan KPK tiga kali. Pada panggilan pertama 26 November 2007, anggota Komisi XI DPR RI itu memilih tak datang dan mewakilkannya ke kuasa hukumnya.

Tak hanya dua ‘calon tersangka’ itu yang diperiksa kemarin. KPK juga memeriksa dua tersangka dua pejabat BI yang sudah menjadi tersangka yakni Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong dan Kepala BI Surabaya Rusli Simanjuntak. Selain itu, lembaga antikorupsi itu juga memeriksa Bun Bunan Hutapea, Aslim Tadjudin, dan Mantan Direktur Perbankan dan Monitoring BI Paul Sutopo.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka Januari 2008, para tersangka belum ditahan. Desas-desus penahanan Oey dan Rusli yang beredar tadi malam pun ditepis KPK. ”Tersangka yang ada belum ditahan,” ujar Chandra mengklarifikasi.

Oey diduga menerima uang dari Direktur YPPI Baridjusalam Hadi dan Bendahara YPPI Ratnawati Sari sebesar Rp 68,5 miliar. Uang tersebut lantas diberikan pada para pejabat BI yang kena kasus hukum seperti mantan Gubernur BI Soedrajad Djiwandono, Deputi Gubernur BI Iwan R. Prawiranata, dan tiga direksi BI yakni Heru Supraptomo, Hendro Budianto, dan Paul Sutopo.

Sedangkan Rusli disebut-sebut sebagai penyalur dana ke DPR. Bersama Asnar Ashari, dia menyalurkan dana sebesar Rp 31,5 miliar ke DPR.

Tak ada komentar dari para terperiksa kemarin. Oey Hoey Tiong yang keluar terakhir pukul 20.44 memilih bungkam dan langsung masuk ke mobil jemputan BI nomor B 2048 PQ. Pada pemeriksaan di Gedung KPK Kuningan pada 30 November 2007, pria paro baya itu membenarkan adanya penyaluran dana BI, meski dia hanya mengucapkan kata ‘ya’ dan mengangguk ketika ditanya wartawan.

Aparat Harus Diperiksa
Komisi III (bidang hukum) DPR meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa aparat hukum yang terkait dengan kasus aliran dana Bank Indonesia (BI). ’’Bila terbukti ada aliran dana ke aparat penegak hukum, dapat disimpulkan ada mafia peradilan yang ikut bermain,’’ ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin di Jakarta kemarin (12/2) menanggapi kasus aliran dana Bank Indonesia.

Menurut Azis, proses hukum dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses di peradilan. ’’Jangan ada intervensi apa pun dari aparat, biarkan proses pro-justisia itu berjalan sesuai fakta hukum,’’ ujarnya.

Anggota komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Lukman Hakim Syaefuddin juga sepakat agar seluruh pihak yang terlibat dana BI harus diusut tuntas. ’’Pemberantasan korupsi tidak boleh pandang bulu. Justru kalau ditemukan aparat penegak hukum, apalagi misalnya dari kejaksaan, sanksinya harus ada pemberatan berkali-kali lipat,’’ tegasnya.

Anggota komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Aulia A. Rahman, juga menyatakan bahwa di hadapan hukum, semua warga negara berkedudukan sama. Artinya, siapa pun bisa diperiksa terkait dengan dugaan pelanggaran hukum.

’’Karena itu, KPK jangan tebang pilih,’’ tegas mantan ketua KNPI tersebut seraya menambahkan bila ternyata memang ada aparat hukum yang diduga ikut berperan dalam aliran dana BI, mereka juga harus diperiksa.

Adanya dana bantuan hukum berjumlah besar dari Bank Indonesia (BI) untuk membantu pejabat BI yang terjerat kasus hukum diduga merupakan pintu masuk terjadinya praktik mafia peradilan. Berdasar laporan Ketua BPK Anwar Nasution kepada KPK tentang aliran dana BI tertanggal 14 November 2006, dana untuk menyelesaikan masalah hukum tidak hanya Rp 68,5 miliar milik Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), tapi juga masih ditambah lagi Rp 27,7 miliar dana anggaran BI sehingga totalnya mencapai Rp 96,25 miliar. Sementara itu, dana yang dialokasikan BI ke DPR senilai Rp 31,5 miliar.

Laporan itu juga mengungkapkan bahwa dana bantuan hukum berupa cek senilai Rp 68,5 miliar yang dicairkan dalam beberapa termin tersebut ”diserahkan kepada para oknum penegak hukum untuk mengurus perkara masing-masing melalui orang ketiga (perantara)” agar proses hukum petinggi BI dihentikan.

Secara terpisah, Direktur Publikasi dan Pendidikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mahkamah Agung (MA) melakukan pemeriksaan internal terhadap hakim dan jaksa yang menangani kasus pejabat BI tersebut.

’’Ada indikasi penyimpangan perilaku, kode etik, maupun dugaan tindak pidana korupsi sehingga pemeriksaan secara internal terhadap aparat kedua instansi itu ,’’ katanya. (jawapos)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s