10 Tahun Jalannya Otonomi Daerah

Posted: 21/02/2008 in BERITAKU

Tak Efektif, Aturan Serba Tak Jelas

OTONOMI daerah sudah berjalan hampir sepuluh tahun, sejak keluarnya UU Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tapi, dalam kurun waktu tersebut ternyata dinilai berjalan tidak efektif. Berikut wawancara khusus Padang Ekspres dengan Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi yang tengah berada di Jakarta, tadi malam (21/2) via telepon.

Sebagai kepala daerah yang sudah memimpin sejak otonomi daerah mulai diterapkan sampai sekarang, bagaimana pandangan Anda terhadap jalannya otonomi daerah yang sekarang sudah memasuki tahun kesepuluh?
Perlu saya jelas, sejak UU Nomor 22 tahun 1999 disahkan, tidak ada hubungan hirarki yang jelas antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten dan Kota. Setelah itu, dari tahun 1999 hingga kemudian terbit UU 32 tahun 2004 tentang Pemda, kondisi tidak banyak berubah.

Bahkan, kedudukan Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah daerah juga tidak tegas diatur. Di sini Gubernur diberi kewenangan melakukan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tapi aturan ini hanya semu, dan tidak pula memuat sanksi tegas bagi kabupaten dan kota yang melanggar aturan. Paling gubernur cuma sebatas menegur bupati atau walikota yang melanggar, kalau diindahkan ya bagus, kalau tidak ya jalan terus.

Kemudian, UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan setelah Keppres ada Perda, tapi tidak jelas Perda provinsi atau kabupaten dan kota. Nah, apabila provinsi menerbitkan Perda, tidak ada pula kewajiban kabupaten dan kota untuk mematuhinya. Kalau begini, bagaimana otonomi daerah bisa berjalan efektif!. Berbeda dengan dulu bupati dan walikota bisa dicopot dari jabatannya bila melanggar.

Begitu pula dalam membuat rencana pembangunan daerah, yang harus dibuat setelah tiga bulan menjabat dan kemudian diperdakan. Seharusnya agar sinkron, pemerintah provinsi mengacu ke RPJM pusat, lalu kabupaten dan kota merujuk ke RPJM Provinsi. Tapi dalam praktiknya ini pun banyak dilanggar. Jadi, secara normatif banyak serba tidak jelas.

Jadi, karena itu semua Anda kemudian melontarkan wacana sebaiknya provinsi dihapus saja?
Ya. Karena otonomi yang dua tingkat seperti sekarang tidak efektif. Ini harus ditata lagi dan dijadikan satu tingkat saja. Kabupaten dan kota atau provinsi yang dihapus. Saya memilih provinsi yang dihapus karena secara politis jumlahnya lebih sedikit hanya 31 provinsi, sedangkan kabupaten dan kota mencapai 471. Jadi, berat jika harus menghapus kabupaten dan kota. Langkah tersebut saya kira realistis, meskipun kalau ingin idealnya otonomi hanya di tingkat provinsi saja seperti di DKI Jakarta dan sejumlah negara di dunia.

Bagaimana agar itu bisa terealisasi? Tentu UU 32 tahun 2004 harus direvisi lagi?
Secara normatifnya memang harus begitu apabila otonomi ini ingin berjalan efektif. Namun, karena saat ini hanya revisi terhadap UU 32 tahun 2004 hanya terbatas pada aturan yang mengatur calon perseorangan (independen) maka bisa ditunda dulu. Tapi tidak dibiarkan berjalan begitu saja. Perlu back-up dulu dengan aturan. PP jawabaan sementaranya.

Apabila tidak direvisi dan tetap berjalan seperti sekarang, adakah pengaruhnya terhadap pembangunan di daerah?
Tentu saja. Meskipun kita akui selama otonomi daerah kue anggaran yang masuk ke daerah jauh lebih besar, tapi tetap saja pemanfaatan anggaran tersebut kurang efektif dengan kondisi seperti sekarang. (***)

Comments
  1. Hendra sakti says:

    i’maliddunya kaanaka ta’isu abadan, wa’mal lillahirotika kaanaka tamutu godan…. I wish you success…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s