Kajari Sawahlunto Di-Deadline Sebulan

Posted: 21/02/2008 in BERITAKU

Kajati Perintah Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kakao

Rabu, 20 Februari 2008
PADANG : Kasus dugaan korupsi pengadaan bibit kakao kembali terjadi di Sumbar. Kali ini, Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) Kota Sawahlunto ”IR” dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar karena diduga melakukan tindak pidana korupsi program pengadaan 1,6 juta batang bibit kakao palsu. Menariknya, laporan ini disampaikan mantan penyuluh pertanian lapangan (PPL) Dinas Pertanian Kota Sawahlunto Bustaman.

Laporan ke KPK diterima petugas KPK Anna dengan nomor laporan 2008-01-000409 tanggal 23 Januari 2008 lalu. Sejauh ini Bustaman sudah dimintai keterangan oleh KPK. Mantan staf Dinas Pertanian Sawahlunto yang sekarang dipindahkan ke Dinas Pertanian Payakumbuh tersebut dalam laporannya ke KPK mengungkapkan pengadaan bibit tanpa tender tersebut diduga merugikan APBD Sawahlunto tahun anggaran 2005-2006 sebesar Rp1,6 miliar. Humas KPK Johan Budi SP yang dihubungi Padang Ekspres menyebutkan, pihaknya akan melakukan telaah terlebih dahulu terhadap laporan tersebut untuk menentukan apakah kasus tersebut terindikasi korupsi atau tidak. ”Apabila terindikasi korupsi, maka kita akan tingkatkan ke tahap penyidikan,” jelasnya.

Pada kesempatan terpisah, Kajati Sumbar Winerdy Darwis membenarkan jajarannya tengah mengusut kasus tersebut. Menurutnya, kasus ini motifnya sama dengan kasus dugaan korupsi Kadinas Perkebunan Sumbar Suhil Noer yang sekarang ditahan di LP Muaro Padang. ”Saya sudah perintahkan Kejari Sawahlunto untuk menuntaskan kasus ini dalam satu sampai dua bulan ini. Saat ini dari laporan yang saya terima sejumlah saksi sudah diperiksa,” tandas mantan Wakajati Sulawesi Utara ini. Selain melaporkan Kadistan, Bustaman juga melaporkan ”ER”(penanggungjawab proyek) dan ”TA” (Pelaksana proyek). ”Waktu menjabat PPL disana (Sawahlunto), saya sudah pernah mengingatkan Pak Irsal kalau proses pengadaan dan bibit yang akan dibagikan ke masyarakat secara gratis itu palsu atau tidak berlabel sertifikat penangkar bibit. Tapi beliau tidak mengindahkan, bahkan terjadi beberapa pertengkaran dengan saya,” tukas Bustaman kepada wartawan di Padang, kemarin.

Akibat beberapa kali terlibat pertengkaran dengan Kadistan, Bustaman lalu dipindahkan ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumbar hingga kemudian ditempatkan di Dinas Pertanian Payakumbuh. Istrinya menurut Bustaman pernah diancam oknum Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat akibat menguapnya kasus ini. ”Karena sudah saya ingatkan, tapi malah saya diperlakukan seperti itu, maka kasus ini saya ungkap saja semuanya dan laporkan ke KPK serta Kajati. Apalagi Kajati saat ini concern mengusut kasus korupsi,” beber PPL teladan yang sudah dua kali ke istana negara memperoleh penghargaan dari Presiden dan sekali penghargaan dari Menteri Pertanian. ”Saya bersama istri saya siap jika harus diberhentikan karena mengungkap kasus ini,” tandasnya.

Kepala Dinas Pertanian Sawahlunto ”IR” yang dihubungi Padang Ekspres kemarin membantah laporan tersebut, tapi dia mengaku sudah pernah diperiksa Kajari Sawahlunto dalam kasus ini. ”Tidak benar itu, lebih baik tanyakan ke Pak Elfi (Elfi Rahmat, penanggungjawab proyek). Saya sekarang sedang (terapi) akupunktur,” kilahnya kemarin. Saat ditanya lagi, Irsal menyatakan, ”Sesuai peraturan waktu itu karena pelaksanaannya di ujung tahun, maka tidak sempat kami tender. Jadi tidak benar ini korupsi,” jawabnya.

Tanpa Tender
Dari keterangan Bustaman, program pengadaan bibit kakao yang ditetapkan dalam APBD Sawahlunto tahun anggaran 2005-2006 ini proses pengadaannya dilakukan Dinas Pertanian tanpa tender atau hanya dengan penunjukkan langsung (PL) kepada 18 rekanan dengan nilai kontrak masing-masing rekanan antara Rp29,925.000-Rp49.925.000. ”Setelah cocok perhitungan bagi hasil, maka langsung dibuatkan kontrak sehingga rekanan tinggal menerima fee-nya saja,” jelas Bustaman. Setelah uang kontrak keluar, Dinas Pertanian langsung memotong uang untuk pembeli bibit dengan harga yang tertulis di kontrak sebesar Rp1.975, sedangkan bibit yang dibeli keluar dan tidak terpenuhi oleh penangkar bibit palsu hanya Rp900 sampai Rp1100.

”Yang paling berbahaya, bibit yang baru berdaun 4 sampai 6 lembar dibagikan ke masyarakat, padahal menurut teknisnya bibit siap tanam kalau daunnya sudah 14 sampai 16 lembar,” terang Bustaman. Praktis, lanjut Bustaman, hasil yang diharapkan tidak tercapai alias sebagian besar gagal. ”Saat ini yang justru bagus pertumbuhan kakaonya di Sawahlunto adalah bibit kakao yang dibeli para petani secara swadaya, sedangkan bibit yang dibagikan gratis itu sebagian besar gagal pertumbuhannya,” ungkapnya.(esg)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s