Menyoroti Regulasi Pusat yang Saling Bertentangan

Posted: 02/03/2008 in OPINI
Legislasi Lemah Daerah Bingung
 

Banyak pihak menilai, pemerintah pusat terlalu produktif dalam membuat regulasi. Terutama yang terkait pemerintah daerah. Akibatnya, aturan pemerintahan sering berganti-ganti. Tak jarang aturan baru itu bertentangan satu sama lain. Berikut penelusuran peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) Redhi Setiadi.
———
Dalam kurun waktu satu tahun, pemerintah pusat bisa mengesahkan puluhan undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), dan ratusan peraturan pendukung. Misalnya, peraturan menteri, surat keputusan bersama (SKB), peraturan Dirjen, dan sebagainya.

Aturan baru tersebut paling banyak mengatur tata pemerintahan daerah. Pada 2007 saja, pemerintah berhasil meloloskan 45 UU dan 81 PP. Lalu Depdagri mengeluarkan 79 kepmendagri yang terkait langsung dengan pemerintah daerah. Produktifnya pusat itu ternyata tidak diimbangi dengan kemampuan legislasi dan evaluasi yang memadai. Akibatnya, banyak aturan pusat yang tidak sejalan. Bahkan, beberapa di antaranya justru saling bertentangan.

Contohnya, urusan struktur organisasi perangkat daerah. Sejak otonomi daerah diberlakukan, sudah terjadi tiga kali perubahan struktur organisasi di tubuh pemerintah daerah. Sudah tiga PP yang dikeluarkan untuk mengatur jenis dan besaran struktur birokrasi daerah. Mulai PP 84/2000, PP 8/2003, dan terakhir PP 41/2007.

Lewat PP 84/2000 daerah diberi kewenangan penuh untuk menentukan sendiri jenis dan jumlah dinas, badan, dan kantor. Hasilnya, struktur organisasi daerah menjadi sangat gemuk. Ada daerah yang hanya mengurusi dua kecamatan mempunyai 17 dinas. PP itu diprotes banyak pihak. Akhirnya pemerintah mencabutnya dan menggantinya dengan PP 8/2003.

Aturan baru tersebut membuat batasan sangat tegas. Kabupaten dan kota hanya boleh membentuk dinas paling banyak 14 buah. Akibat pembatasan ini, banyak kepentingan departemen pusat yang tidak terakomodasi di daerah. Misalnya, kementerian pemuda dan olahraga tidak mempunyai “kepanjangan tangan” di daerah. Program kementerian ini mengalami banyak kendala di daerah.

Selain itu, akibat perampingan jumlah dinas, banyak birokrat yang kehilangan jabatan (nonjob). Dengan kata lain, banyak jenderal yang tidak mempunyai markas dan pasukan. Kondisi itu memicu timbulnya konflik laten di internal birokrasi.

Hanya berjalan tiga tahun, PP itu pun direvisi. Maka keluarlah peraturan terbaru, yakni PP 41/2007 yang disahkan pada Juli 2007. Dengan PP terbaru ini daerah kembali mempunyai kesempatan memperbesar struktur organisasinya. Namun, kriteria yang ketat diterapkan untuk menentukan jumlah dinas, badan, dan kantor. Maksimal daerah bisa membentuk 18 dinas.

Selain berganti-ganti, PP tentang struktur organisasi perangkat daerah juga dinilai tidak sejalan dengan aturan-aturan sebelumnya. Contoh, substansi yang diatur PP 41/2007 justru kemunduran dari aturan pendahulunya, yakni Permendagri 24/2006.

Salah satu yang terkena imbas dari keluarnya PP baru itu adalah pelayanan perizinan terpadu satu pintu atau yang populer dengan nama one stop services (OSS). Sebab, PP yang diterbitkan ketika Mendagri M. Ma’ruf sedang sakit ini ternyata tidak mengakomodasi keberadaan OSS. OSS di kabupaten dan kota saat ini bentuknya ada yang dinas, badan, kantor, hingga unit.

Terlihat pemerintah masih setengah hati mendorong pembentukan lembaga perizinan satu pintu semacam OSS. Lemahnya komitmen pemerintah ini terlihat pada pasal 47 PP 41/2007. Pada PP baru itu secara tersirat pemerintah tidak lagi mendorong pembentukan lembaga perizinan satu pintu, melainkan sekadar perizinan satu atap. Bentuk lembaganya pun “hanya” berupa unit pelayanan terpadu (UPT). Daerah juga tidak “wajib” membentuk UPT perizinan. Sebab, pasal ini hanya mengatakan “… gubernur/bupati/wali kota dapat membentuk UPT.”

Padahal, sebelum PP ini dikeluarkan ada Permendagri 24/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengamanatkan kepada daerah “wajib” membentuk lembaga perizinan satu pintu. Secara hukum, PP memang berada di atas permendagri. Tetapi, dari sisi pembuatan kebijakan, kondisi ini jelas menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah pusat.

Daerah yang telanjur membentuk dinas perizinan dan penanaman modal tentu akan mengalami kebingungan. Sebab, dinas perizinan tidak dikenal dalam PP terbaru. Selain itu, urusan penanaman modal juga harus dipisah dari dinas perizinan. Dalam PP terbaru, urusan penanaman modal diatur dalam bentuk badan. Bukan lagi dinas.

Demikian juga dinas lingkungan hidup. Urusan lingkungan hidup tidak lagi ditangani dinas, tetapi diturunkan menjadi badan. Penurunan status itu menunjukkan ketidakseriusan Depdagri merespons masalah lingkungan hidup yang saat ini mendatangkan banyak bencana alam. Sebab, badan hanya menjalankan fungsi koordinasi. Berbeda dengan dinas yang bisa melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pelayanan umum.

Yang lebih konyol, ternyata ada ketidakkonsitenan antara PP 41/2007 dan petunjuk teknis pelaksanaannya, yakni Permendagri 58/2007. Misalnya, dalam hal pengelompokan atau perumpunan terjadi perbedaan antara dua aturan. Pada PP disebutkan bahwa bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga satu rumpun sehingga bisa dijadikan satu dinas (pasal 44 ayat 4).

Namun, aturan permendagrinya ternyata berkata lain. Bidang pemuda dan olahraga digabung dengan kebudayaan. Dengan demikian, permendagri dengan jelas menyebut dinas pemuda, olahraga, dan kebudayaan. Dalam PP, bidang kebudayaan digabung jadi satu dengan dinas pariwisata.

Pengaturan badan pun tak kalah membingungkan. Pada PP disebutkan bidang perencanaan pembangunan dan statistik menjadi satu rumpun. Artinya, menjadi satu badan. Namun, lain lagi yang diatur permendagri. Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) digabung dengan penanaman modal. Bidang statistik digabung dengan badan penelitian dan pengembangan (balitbang). Dalam PP dinyatakan bahwa bidang penanaman modal berdiri sendiri dalam bentuk badan.

Keberadaan balitbang pun ternyata menimbulkan tanda tanya. Secara struktur keberadaan lembaga ini diakui, baik oleh PP maupun oleh permendagri. Namun, dalam struktur keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13/2006 yang direvisi menjadi Permendagri 59/2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah keberadaan balitbang tidak diakui. Daerah yang telanjur membentuk badan ini menggabungkan anggarannya pada bappeda.

Lemahnya kapasitas legislasi pemerintah pusat ini secara langsung telah merugikan daerah. Selama lebih dari enam tahun otonomi daerah dilaksanakan, daerah masih saja disibukkan dengan penyesuaian terhadap aturan-aturan pusat yang saling tumpang tindih. Aturan yang sering berubah dan tumpang tindih itu membuat daerah malas berinovasi dalam tata pemerintahan. Daerah butuh kepastian regulasi yang konsisten dan satu visi. (redhi@jpip.or.id)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s