2010, Perusahaan Dilarang Jual CPO

Posted: 19/09/2008 in BERITA PROVINSI, KABA KAMPUNG KITO

Gubernur-Bupati/Walikota Teken MoU

Terhitung Januari 2010, Gubernur Jambi, Bupati dan walikota yang ada di Provinsi Jambi sepakat untuk melarang perusahaan menjual Crude Palm Oil (CPO) ke luar daerah Jambi. Begitu juga dengan ikutannya diminta oleh pejabat pemerintah ini untuk tidak diolah diluar daerah Jambi. Untuk itu masing-masing perusahaan yang  ada di Kabupaten/Kota diminta untuk dapat mengolah CPO menjadi produk olahan yang dapat meningkatkan nilai tambah (value added).

Ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara Gubernur Zulkifli Nurdin dan Bupati/Walikota yang dituangkan dalam bentuk memorandum of understanding (MoU) yang dilakukan oleh Gubernur dengan 10 Bupati/Walikota yang ada di Provinsi Jambi, Rabu (17/9) kemarin.”Terhitung  1 Januari 2010, CPO dan ikutannya yang dihasilkan di Provinsi Jambi kita larang untuk diolah di luar daerah Jambi. Saya minta, masing-masing perusahaan yang  ada di Kabupaten/Kota dapat mengolah CPO menjadi produk olahan yang dapat meningkatkan nilai tambah (value added) didaerah masing-masing,” ungkap Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin.

Sebelum disepakati oleh seluruh bupati/walikota, sekitar dua jam sepmapt terjadi perdepatan alot mengenai hal ini. Pasalnya, sebelum memutuskan untuk menandatangi MoU ini, Bang Zul- sapaan Gubernur- tidak mau gegabah. Gubernur dua periode ini meminta pertimbangan Bupati/Walikota serta jajaran kadis Provinsi yang turut hadir.

”Setelah melakukan perjalanan ke beberapa provinsi tetangga dan melihat kemajuan mereka, saya berpikir kenapa kita tidak bisa seperti itu. Toh potensi alam kita juga sama dengan mereka. Apalagi sawit, saya pikir sangat memadai sekali untuk memajukan Provinsi ini,” paparnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Gubernur mengusulkan agar seluruh pabrik kelapa sawit yang ada di Jambi tahun 2010 sudah memiliki satu pabrik lagi. Yakni pabrik minyak goreng yang nantinya akan memakai label Jambi. Ini merupakan buah pemikiran Bang Zul setelah melihat kesuksesan Pemda Sumsel dengan minyak goreng Sania yang mereka hasilkan dari CPO perkebunan sawit.

Tak tanggung-tanggung, Bang Zul meminta apa yang ia usulkan ini dibahas dan harus di putuskan pada saat rapat itu juga. Namun berbagai pertimbangan ia sampaikan agar visi yang ia emban untuk mensejahterakan masyarakat terwujud. Maka kebijakan ke depan yang di arahkan Gubernur kepada Bupati/walikota yang ada adalah, meminta setiap perusahaan kelapa sawit (PKS) yang ada di daerah masing-masing wajib membangun pabrik minyak goreng.

“Saya ingin agar 1 Januari 2010 ini juga, setiap perusahaan sawit yang ada di kabupaten/kota untuk membuat pabrik minyak goreng. Karena dari kunjungan saya ke provinsi lain, sangat banyak sekali manfaat yang mereka dapatkan dengan kebijakan seperti ini,” paparnya.

Bang Zul pada kesempatan rapat kemarin juga meminta agar Bupati/Walikota yang hadir untuk segera menginstruksikan pembangunan pabrik sawit di daerah masing-masing. Dipaparkannya, selain pendapatan asli daerah (PAD) Jambi meningkat, sederet keuntungan lain yang berujung pada peningkatan ekonomi rakyat akan menyusul.

“Yang pasti penyerapan tenaga kerja akan semakin tinggi, harga minyak goreng lebih murah dan kita punya produk andalan yang bisa mempromosikan Provinsi Jambi ke Provinsi lain,” urai suami Ratu Munawaroh ini mantap.

Menanggapi hal itu, beberapa bupati yang hadir langsung setuju. Bahkan, Bupati Bungo Zulfikar Achmad yang kerap tidak datang dalam undangan rapat Gubernur, begitu semangat mendukung usulan ketua DPW PAN Provinsi Jambi ini.

“Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur. Pengolahaan CPO kita keluar selama ini malah menguntungkan pihak luar. Sementara kita yang berusaha membangun infrastruktur jalan sebagus mungkin, kerap dirugikan dengan kerusakan jalan dari mobil yang membawa CPO ini yang kerap melebihi muatan,” jelasnya dengan lantang.

Dengan nada sedikit kesal, Zulfikar juga menambahkan, kerusakan jalan ini masih ditambah lagi dengan mobil CPO yang berasal dari Sumatera Barat dan Provinsi yang perbatasan dengan Jambi lainnya.

Senada, Bupati Sarolangun Hasan Basri Agus (HBA) yang duduk bersebelahaan dengan Bupati Kerinci Fauzi Siin juga mendukung apa yang disampaikan oleh Gubernur. Terlebih lagi permasalahan CPO dan beberapa hal lainnya. “Jika ini memang sudah menjadi kesepakatan kita, maka semua kebijakan dari Bupati/Walikota nanti haruslah mengarah pada kebijakan kita malam ini (kemarin, red). Karena ini pekerjaan tidak mudah, dan perlu pengkajian dalam melaksanakannya,” jelasnya.

Terkait beberapa permasalahan lain yang juga dibahas pada rapat kemarin, ada beberapa poin yang kurang disetujui oleh suami Yusniana ini. Misalnya kerusakan jalan yang terjadi terus menerus menurutnya, tidak bisa menyalahkan satu pihak semata.

“Mungkin kita kembangkan konstruksi jalan yang menggunakan beton, Sarolangun sudah mencobanya. Kenapa tidak kita terapkan, agar setiap tahun gubernur tidak di salahkan masyarakat atas kerusakan jalan yang tak berhenti ini,” pungkasnya.

Setelah mendengar pendapat dan pertimbangan dari berbagai pihak yang hadir. Disaksikan oleh kepala SKPD yang ada di Provinsi serta Kabupaten/Kota yang hadir. Gubernur, Bupati dan walikota menandatangi MoU yang berisikan 9 kesepakatan. Di antaranya mengenai pelarangan CPO, Izin PKS, PLU dari Batu Bara, pembangunan (UPTD) Pembibitan Ternak Sapi di Kabupaten/Kota. (wix)

Sumber: jambiekspres.co.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s