Gamawan: Gubernur Dipilih DPRD, Belum Final

Posted: 18/06/2010 in BERITAKU, INDONESIA HARI INI

Wacana pemilihan gubernur yang saat ini dipilih langsung oleh rakyat, diganti dengan pemilihan oleh DPRD terus menggelinding. Namun, menurut Mendagri Gamawan Fauzi, hal itu saat ini belum final.

Mantan Gubernur Sumbar itu mengatakan, pihaknya sengaja membiarkan wacana yang ada saat ini terus berkembang untuk mendapatkan masukan terbaik.

Pihaknya akan terus berupaya mencari pola yang paling bisa diterima publik dan paling bermanfaat bagi bangsa ini. Dia juga menegaskan akan menerima semua masukan yang dari masyarakat. Permintaan agar pemilihan langsung tetap harus dilakukan karena masih baru, juga dipertimbangkan.“Kami dengarkan semua masukan. Kalau ada gagasan yang lebih bernas, tentu akan kami bahas bersama DPR. Semuanya kan selalu ada positif dan negatifnya,” kata Gamawan.

Dijelaskan lebih jauh, wacana gubernur kembali dipilih DPRD bukan dari dirinya. Gagasan itu pertama kali dimunculkan sejumlah pakar seperti mantan Menteri Otonomi Daerah Ryass Rasyid dan asosiasi DPRD provinsi se-Indonesia. Ia mengaku tidak ingat persis kapan munculnya wacana itu. “Tapi itu sudah lama ada dan semakin menguat sepanjang tahun 2010 ini.”

Sesuai Konstitusi
Menurutnya, beberapa pertimbangan yang disampaikan para pakar dan asosiasi DPRD terkait wacana itu. Pertama, UUD 1945 tidak pernah menyebut pemilihan langsung. Aturan itu hanya dimuat dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 56 ayat 1 UU tersebut menyebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan aturan itu, maka gubernur dipilih langsung.

Kedua, kewenangan gubernur terbatas. Ia tidak memiliki kewenangan yang seluas bupati atau wali kota. Ketiga, gubernur bukan hanya kepala daerah tetapi juga wakil pemerintah di daerah. Ini sesuai dengan bunyi Pasal 37 UU Nomor 32 Tahun 2004.

Ayat 1 pasal itu menyebutkan gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan. Sementara ayat 2 menyebutkan dalam kedudukannya sebagaimana disebut ayat (1), Gubernur bertanggung jawab kepada presiden.

Keempat, pemilihan langsung melahirkan biaya yang sangat mahal. Contohnya pilkada di Jawa Timur yang menghabiskan biaya negara sebesar Rp 1 triliun. Biaya itu belum termasuk biaya dari para calon gubernur.

Kelima, tujuan demokrasi bukan untuk sekadar demokrasi itu sendiri, tetapi adalah untuk kesejahteraan rakyat. Kalau dana terlalu besar tentu dana untuk kesejahteraan rakyat akan berkurang dan semakin kecil.(*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s