Pencalonan Arifien jadi Bupati Sarolangun Tuai Kontroversi

Posted: 30/07/2010 in BERITA PROVINSI, KABA KAMPUNG KITO

Rencana Arifien Manap mencalonkan diri sebagai calon bupati (Cabup) Sarolangun menuai kontroversi. Ini terkait dengan boleh tidaknya mantan Wali Kota Jambi itu maju dalam pemilihan bupati (pilbup) setelah menjabat sebagai Wali Kota Jambi dua kali berturut-turut.

KPUD Sarolangun belum bisa memastikan apkah pencalonan Arifien dibolehkan atau tidak. Karena dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, pasal 58 huruf o menegaskan, Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Ketua KPU Sarolangun Desi Aryanto, mengatakan, pasal 58 itu perlu diterjemahkan secara hati-hati. “KPU adalah pelaksana undang-undang. Namun, jika ada aturan yang perlu diterjemahkan, kita harus menanyakan langsung kepada pembuat undang-undang. Karena itu, kita akan konsultasi ke KPU Provinsi dan pusat,” katanya saat dihubungi melalui telepon selulernya, kemarin (27/7/2010).

Menurut Desi, ada dua makna yang saat ini diperdebatkan terkait rencana pencalonan Arifien Manap. Ada yang menganggap tidak boleh karena sudah pernah menjadi kepala daerah dua kali berturut-turut. Tapi ada juga menganggapnya tidak bertentangan. Karena jabatan yang diemban berbeda. Sebelumnya, sebagai Wali Kota Jambi dan sekarang mencalonkan sebagai Cabup Sarolangun. “Kita tidak ingin menerjemahkan sendiri. Takut salah terjemah seperti yang lalu. Jadi kita sangat hati-hati,” ujarnya.

Ketua KPU Provinsi Jambi Yasir Arafat juga senada. Ia mengaku belum bisa memberikan kesimpulan terhadap pencalonan Arifien. Namun sesuai aturan disebutkan, jika sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah selama dua periode, tidak bisa mencalonkan diri lagi dalam jabatan yang sama. “Ya kita memang mesti hati-hati. Memang secara lisan, KPUD Sarolangun sudah menyampaikan ini. Tapi kalau dilihat aturan jelas. Tapi ini masih akan kita bahas,” katanya.

Kapan kepastian KPUD memutuskan kontroversi ini? Yasir mengatakan, itu wewenang KPUD Sarolangun untuk menjawabnya. Karena wilayah pencalonannya ada di Sarolangun. KPUD provinsi Jambi hanya membantu memberikan masukan. “Tentunya sebagai lembaga hirarki, kita akan membahasnya di kabupaten, provinsi hingga ke pusat,” katanya.

Sementara itu, pengalaman pencalonan Arifen ini bukan kejadian pertama. Karena di daerah lain juga pernah terjadi. Tapi semua kasus berakhir di sidang mahkamah konstitusi (MK). Pencalonan HM Said Saggaf di Minahasa, Sulawesi Barat misalnya. Dia masih ingin mencalonkan diri untuk periode jabatan 2008-2013. Upaya Saggaf terhambat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memperkenankan Saggaf maju dengan alasan yang bersangkutan sudah dua periode menjabat bupati. Penolakan KPU Pusat tertuang dalam surat tertanggal 25 November 2007.

Saggaf tak terima argumen KPU dan membawa kasus ini ke MK. Sebab, Saggaf baru sekali menjabat Bupati di Mamasa. Kalaupun pernah menjabat bupati pada periode 1993-1998, itu bukan di Mamasa, tapi di Kabupaten Bantaeng. Saggaf baru menjadi Bupati Mamasa sejak tahun 2003.(*)

Sumber: http://www.jambi-independent.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s