UU SAROLANGUN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN,
KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI,
DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Jambi pada umumnya serta Kabupaten
Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Batang Hari, dan Kabupaten Tanjung Jabung pada
khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan, pe]aksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Batang Hari, dan Kabupaten Tanjung Jabung, dipandang perlu membentuk Kabupaten Sarolangun sebagai pemekaran dari Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Tebo sebagai pemekaran dari Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi sebagai pemekaran dari Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai pemekaran dari Kabupaten Tanjung Jabung;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan,
dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah untuk
menyelenggarakan Otonomi Daerah;
d. bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan
Kabupaten Tanjung J abung Timur harus ditetapkan dengan undang-undang;
Mengingat :
1. Pasa1 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
4. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah Tingkatl Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811 );
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN. KABUPATEN TEBO,
KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah;Page 2

b. Kabupaten Batang Hari adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Kabupaten Propinsi Sumatera Tengah;
c. Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung
Jabung adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah-daerah Ting kat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di
Propinsi Sumatera Tengah;
d. Propinsi Jambi adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958
tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat. Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 75) sebagai undang-undang.
BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA
Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam wilayah Propinsi Jambi.
Pasal 3
Kabupaten Sarolangun berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko yang terdiri atas wilayah :
a. Kecamatan Sarolangun;
b. Kecamatan Pelawan Singkut;
c. Kecamatan Limun;
d. Kecamatan Batang Asai;
e. Kecamatan Pauh; dan
f.
Kecamatan Mandiangin.
Pasal 4
Kabupaten Tebo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bungo Tebo yang terdiri atas wilayah :
a. Kecamatan Tebo llir;
b. Kecamatan Tebo Tengah;
c. Kecamatan Tebo Ulu; dan
d. Kecamatan Rimbo Bujang.
Pasal 5
Kabupaten Muaro Jambi berasal dari sebagian Kabupaten Batang Hari yang terdiri atas wilayah :
a. Kecamatan Jambi Luar Kota;
b. Kecamatan Sakeman;
c. Kecamatan Kumpeh Ulu;
d. Kecamatan Maro Sebo;
e. Kecamatan Kumpeh; dan
f.
Kecamatan Mestong.
Pasal 6
Kabupaten Tanjung Jabung Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tanjung Jabung yang terdiri atas
wilayah :
a. Kecamatan Muaro Sabak;
b. Kecamatan Dendang;
c. Kecamatan Mendahara;
d. Kecamatan Rantau Rasau;
e. Kecamatan Nipah Panjang; dan
f.
Kecamatan Sadu.
Pasal 7
(1) Dengan dibentuknya Kabupaten Sarolangun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten
Sarolangun Bangko dikurangi dengan wilayah Kabupaten Sarolangun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Dengan dibentuknya Kabupaten Tebo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Bungo Tebo
dikurangi dengan wilayah Kabupaten Tebo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3) Dengan dibentuknya Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten
Batang Hari dikurangi dengan wilayah Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(4) Dengan dibentuknya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah
Kabupaten Tanjung Jabung dikurangi dengan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6.
Pasal 8
(1) Dengan dibentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupateri Sarolangun Bangko diubah namanya menjadi
Kabupaten Merangin.Page 3

(2) Dengan dibentuknya Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo Tebo diubah namanya menjadi Kabupaten Bungo.
(3) Dengan dibentuknya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung diubah namanya menjadi
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Pasal 9
(1) Kabupaten Sarolangun mempunyai batas wilayah :
a. sebelah utara dengan Kecamatan Marosebo Ulu dan Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari;
b. sebelah timur dengan Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
c. sebelah selatan dengan Propinsi Sumatera Selatan; dan
d. sebelah barat dengan Kecamatan Jangkat, Kecamatan Muarosiau, Kecamatan Pamenang, dan Kecamatan
Tabir, Kabupaten Merangin.
(2) Kabupaten Tebo mempunyai batas wilayah :
a. sebelah utara dengan Propinsi Riau;
b. sebelah timur dengan Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kecamatan Mersam,
Kabupaten Batang Hari;
c. sebelah selatan dengan Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dan Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang
Hari; dan
d. sebelah barat dengan Kecamatan Pelepat, Kecamatan Jujuhan, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kecamatan
Muaro Bungo, Kabupaten Bungo.
(3) Kabupaten Muaro Jambi mempunyai batas wilayah :
a. sebelah utara dengan Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
b. sebelah timur dengan Kecamatan Rantau Rasau dan Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
c. sebelah selatan dengan Propinsi Sumatera Selatan; dan
d. sebelah barat dengan Kecamatan Muara Bulian dan Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari,
Kecamatan Merlung dan Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
(4) Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai batas wilayah :
a. sebelah utara dengan Laut Cina Selatan;
b. sebelah timur dengan Laut Cina Selatan;
c. sebelah selatan dengan Kecamatan Kumpeh, Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan Propinsi
Sumatera Selatan; dan
d. sebelah barat dengan Kccamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kecamatan Sakernan,
Kabupaten Muaro Jambi.
(5) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dituangkan dalam peta yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(6) Penentuan batas wilayah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 10
(1) Dengan dibentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Pemerintah Kabupaten Tebo,
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, wajib menetapkan
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur , sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan tidak
terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.
Pasal 11
(1) Ibukota Kabupaten Sarolangun berkedudukan di Sarolangun.
(2) Ibukota Kabupaten Tebo berkedudukan di Muaro Tebo.
(3) Ibukota Kabupaten Muaro Jambi berkedudukan di Sengeti.
(4) Ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkedudukandi Muaro Sabak.
BAB III
KEWENANGAN DAERAH
Pasal 12
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan bidang
pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,
moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan
dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup,
pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Page 4

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 13
Dengan terbentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten masing-masing, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 14
Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten masing-
masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi,
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, masing-masing dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten, Sekretariat Kabupaten, dinas-dinas Kabupaten, dan lembaga teknis Kabupaten, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur , pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro
Jambi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diselenggarakan melalui
pemilihan umum lokal selambat-lambatnya satu tahun sejak peresmiannya, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tebo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas :
a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dari partai politik peserta pemilihan umum
lokal yang dilaksanakan di Kabupaten masing-masing; dan
b. anggota ABRI yang diangkat.
(3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Muaro Jambi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Dengan terbentuknya Kabupaten Sarolangun, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Merangin disesuaikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Merangin setelah dikurangi dengan jumlah
penduduk Kabupaten Sarolangun.
(5) Dengan terbentuknya Kabupaten Tebo, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo
disesuaikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bungo setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Kabupaten
Tebo.
(6) Dengan terbentuknya Kabupaten Muaro Jambi, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Batang Hari disesuaikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Batang Hari setelah dikurangi dengan jumlah
penduduk Kabupaten Muaro Jambi.
(7) Dengan terbentuknya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat disesuaikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat
setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Pasal 17
Pada saat terbentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, Penjabat Bupati Sarolangun, Penjabat Bupati Tebo, Penjabat Bupati Muaro Jambi. dan Penjabat
Bupati Tanjung Jabung Timur, untuk pertama kali diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
berdasarkan usul Gubernur Jambi.
Pasal 18
(1) Untuk kelancaran penye]enggaraan pemerintahan di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo. Kabupaten
Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka Gubernur Jambi, Bupati Merangin, Bupati Bungo,
Bupati Batang Hari dan Bupati Tanjung Jabung Barat sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing,
menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Saro]angun, Kabupaten Tebo.
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan :
a. pegawai yang karena jabatannya diperlukan o]eh Pemerintah Kabupaten Saro]angun. Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
b. tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan
oleh Pemerintah Propinsi Jambi, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batang Hari, dan Page 5

Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berada dalam Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten
Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
c. Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Jambi, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batang
Hari, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kedudukan dan sifatnya diperlukan serta kegiatannya
berada di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur;
d. utang piutang Kabupaten Merangin yang kegunaannya untuk Kabupaten Sarolangun, utang piutang
Pemerintah Kabupaten Bungo yang kegunaannya untuk Kabupaten Tebo, utang piutang Kabupaten Batang
Hari yang kegunaannya untuk Kabupaten Muaro Jambi, dan utang piutang Kabupaten Tanjung Jabung
Barat. yang kegunaannya untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
e. perlengkapan kantor. arsip. dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi. dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam
waktu satu tahun. terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi. dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Pasal 19
(1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing-masing
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terhitung sejak diresmikannya
pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan masing-masing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batang Hari, dan Kabupaten Tanjung
Jabung Barat berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari masing-masing Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
(3) Pemerintah Propinsi Jambi wajib membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak
peresmiannya.
Pasal 20
Pembiayaan akibat perubahan nama Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo. dan Kabupaten
Tanjung Jabung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Pasal 21
(1) Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Merangin tetap berlaku bagi
Kabupaten SaroIangun sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.
(2) Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Bungo tetap berlaku bagi
Kabupaten Tebo sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.
(3) Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Batang Hari tetap berlaku bagi
Kabupaten Muaro Jambi sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.
(4) Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap berlaku bagi
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-
undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 24
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.Page 6

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 182Page 7

PENJELASAN
ATAS
UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 T AHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN,
KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI
DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
I.
UMUM
Propinsi Jambi pada umumnya serta Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Barang
Hari, dan Kabupaten Tanjung Jabung pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam
penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan
kemasyarakatan, dalam
perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi Daerah, luas wilayah. dan kebutuhan pada masa
mendatang.
Propinsi Jambi mempunyai luas wilayah 53.435.72 km2 dengan sarana dan prasarana komunikasi serta transportasi
yang relatif masih terbatas, khususnya di wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko bagian timur, Kabupaten Bungo
Tebo bagian timur, Kabupaten Barang Hari bagian timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung bagian timur, Kabupaten
Sarolangun Bangko sebelum dimekarkan mempunyai luas wilayah 13.863 km2. Dalam rangka membantu tugas
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di bagian timur
dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Sarolangun Bangko Wilayah Timur yang meliputi enam kecamatan yaitu
Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Pelawan Singkat, Kecamatan Limun, Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Pauh
dan Kecamatan Mandiangin dengan luas wilayah keseluruhan 6.184 km2.
Kabupaten Bungo Tebo mempunyai luas wilayah 11.120 km2. Dalam rangka membantu tugas penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di bagian timur, dibentuk wilayah kerja
Pembantu Bupati Bungo Tebo Wilayah Timur yang meliputi empat kecamatan, yaitu Kecamatan Tebo Ilir,
Kecamatan Tebo Tengah, Kecamatan Tebo Ulu, dan Kecamatan Rimbo Bujang dengan luas wilayah 6.461 km2.
Kabupaten Batang Hari mempunyai luas wilayah 11.130 km2. Dalam rangka membantu tugas penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di bagian timur, dibentuk wilayah kerja
Pembantu Bupati Batang Hari Wilayah Timur yang meliputi enam kecamatan, yaitu Kecamatan Jambi Luar Kota,
Kecamatan Sakernan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kecamatan Maro Sebo, Kecamatan Kumpeh, Kecamatan Mestong
dengan luas wilayah keseluruhan 5.326 km2.
Kabupaten Tanjung Jabung mempunyai luas wilayah 10.094,85 km2. Tugas penyelenggaraan pemerintahan,
pe1aksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Tanjung Jabung bagian timur dilakukan
oleh enam kecamatan, yaitu Kecamatan Muaro Sabak, Kecamatan Dendang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan
Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang, dan Kecamatan Sadu dengan luas wilayah keseluruhan 5.445 km2.
Wilayah kerja Pembantu Bupati Sarolangun Bangko Wilayah Timur, wilayah kerja Pembantu Bupati Bungo Tebo
Wilayah Timur; wilayah kerja Pembantu Bupati Batang Hari Wilayah Timur dan wilayah Kabupaten Tanjung
Jabung bagjan timur telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat da1am penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan sehingga perlu penyesuaian struktur
pemerintahannya.
Secara geografis wilayah kerja Pembantu Bupati Sarolangun Bangko Wilayah Timur, wilayah kerja Pembantu
Bupati Bungo Tebo Wilayah Timur, wilayah kerja Pembantu Bupati Batang Hari Wilayah Timur, wilayah
Kabupaten Tanjung Jabung bagian timur mempunyai kedudukan yang strategjs jika ditinjau dari segi politik,
ekonomi, sosia1, budaya, dan pertahanan keamanan.
Perkembangan wilayah kerja Pembantu Bupati Sarolangun Bangko Wilayah Timur, wilayah kerja Pembantu Bupati
Bungo Tebo Wilayah Timur, wilayah kerja Pembantu Bupati Batang Hari Wilayah Timur, dan wilayah Kabupaten
Tanjung Jabung bagian timur diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1996 penduduk
wilayah kerja Pembantu Bupati Sarolangun Bangko Wilayah Timur berjumlah 164.936 jiwa, sedangkan pada tahun
1997 meningkat menjadi 165.643 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 0,42% per tahun. Pada tahun
1996 penduduk wilayah kerja Pembantu Bupati Bungo Tebo Wilayah Timur berjumlah 221.449 jiwa, sedangkan
pada awal tahun 1999 meningkat menjadi 224.944 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,58% per tahun.
Wilayah kerja Pembantu Bupati Batang Hari Wilayah Timur tahun 1996 jumlah penduduk 229.599 jiwa, sedangkan
pada tahun 1997 meningkat menjadi 231.599 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,85% per tahun.
Pada tahun 1996 penduduk Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung bagian timur berjumlah 207.137 jiwa, sedangkan
pada tahun 1997 meningkat menjadi 209.731 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,25% per tahun.
Pertambahan jumlah penduduk tersebut telah mengakibatkan semakin bertambahnya beban tugas dan volume kerja
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di
wilayah kerja Pembantu Bupati Sarolangun Bangko Wilayah Timur, wilayah kerja Pembantu Bupati Bungo Tebo
Wilayah Timur, wilayah kerja Pembantu Bupati Batang Hari Wilayah Timur dan Wilayah Kabupaten Tanjung
Jabung bagian timur.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sejak tahun
1989 dan selanjutnya secara formal dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II
Sarolangun Bangko tanggal 19 Mei 1999 Nomor 07 Tahun 1999 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bungo Tebo tanggal 21 Mei 1999 Nomor 05 Tahun 1999 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran
Wilayah Daerah Tingkat II Bungo Tebo. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Batang Hari tangga1 20 Mei 1999 Nomor 01 Tahun 1999 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran WilayahPage 8

Daerah Tingkat II Batang Hari. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tanjung Jabung tanggal 17
Mei 1999 Nomor 01 Tahun 1999 tentang Persetujuan Atas Pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung
Jabung. Untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, dipandang perlu membentuk Kabupaten Sarolangun
sebagai pemekaran Kabupaten Saro1angun Bangko, Kabupaten Tebo sebagai pemekaran Kabupaten Bungo Tebo,
membentuk Kabupaten Muaro Jambi sebagai pemekaran Kabupaten Batang Hari, dan membentuk Kabupaten
Tanjung Jabung Timur sebagai Pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung.
Dengan terbentuknya Kabupaten Sarolangun sebagai pemekaran Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten
Sarolangun Bangko diubah namanya menjadi Kabupaten Merangin. Wilayah Kabupaten Merangin tersebut
berkurang seluas Kabupaten Sarolangun. Begitu juga dengan terbentuknya Kabupaten Tebo sebagai pemekaran
Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Bungo Tebo diubah namanya menjadi Kabupaten Tebo. Wilayah Kabupaten
Tebo tersebut berkurang seluas Kabupaten Bungo. Dengan terbentuknya Kabupaten Muaro Jambi wilayah
Kabupatan Batang Hari berkurang seluas wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Dengan terbentuknya Kabupaten
Tanjung Jabung Timur sebagai pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Tanjung Jabung diubah namanya
menjadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkurang seluas Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.
Selanjutnya, dengan terbentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka wilayah kerja Pembantu Bupati Sarolangun Bangko Wilayah Timur,
wilayah Pembantu Bupati Bungo Tebo Wilayah Timur, wilayah Pembantu Bupati Batang Hari Wilayah Timur
dihapus. Penghapusan ketiga wilayah Pembantu Bupati dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Wilayah Kabupaten Sarolangun adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Sarolangun merupakan wilayah
kerja Pembantu BupatiSarolangun Bangko Wilayah Timur.
Wilayah Kabupaten Tebo adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Tebo merupakan wilayah kerja
Pembantu Bupati Bungo Tebo Wilayah Timur.
Wilayah Kabuapten Muaro Jambi adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Muaro Jambi merupakan
wilayah kerja Pembantu Bupati Batang Hari Wilayah Timur .
Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tanjung Jabung yang terdiri
dari Kecamatan Muaro Sabak, Kecamatan Dendang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan
Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu.
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten
Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalambentuk lampiran Undang-undang ini.
Ayat (6)
Penetapan batas waktu secara pasti antara Kabupaten Sarolangun dengan wilayah Kabupaten Merangin, Kabupaten
Tebo dengan Kabupaten Bungo, Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Batang Hari, dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur dengan Kabupaten Tanjung J abung Barat ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah
mempertimbangkan usul Gubernur Jambi yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di
lapangan.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)Page 9

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Sarolangun. Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur sesuai dengan potensi Daerah, dan guna perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan, dan
pelaksanaan pembangunan pada masa mendatang, khususnya untuk pengembangan sarana serta prasarana
pemerintah dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu. Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Sarolangun sebagai ibukota Kabupaten Sarolangun adalah sebagian wilayah yang berada di
Kecamatan Sarolangun.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Muaro Tebo sebagai ibukota Kabupaten Tebo adalah sebagian wilayah yang berada di
Kecamatan Tebo Tengah.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Sengeti sebagai ibukota Kabupaten Muaro Jambi adalah sebagian wilayah yang berada di
Kecamatan Sakeman.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan Muaro Sabak sebagai ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagian wilayah
yang berada di Kecamatan Muaro Sabak.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Pembentukan dinas-dinas Kabupaten dan lembaga teknis Kabupaten harus disesuaikan dengan kebutuhan dan
kemampuan Kabupaten.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan partai politik peserta pemilihan umum lokal adalah partai politik peserta pemilihan umum
tahun 1999.
Huruf b
Yang dimaksud dengan anggota ABRI adalah Tentara NasionaI Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 17
Pcnjabat Bupati Sarolangun, Penjabat Bupati Tebo, Penjabat Bupati Muaro Jambi, dan Penjabat Bupati Tanjung
Jabung Timur melaksanakan tugas sampai dengan disahkannya Bupati Sarolangun, Bupati Tebo, Bupati Muaro
Jambi, dan Bupati Tanjung Jabung Timur hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten masing-
masing.
Pasal 18
Ayat (1)
Dengan terbentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta
perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai dalam pelaksanaan
tugas Pembantu Bupati Sarolangun Bangko Wilayah Timur, Pembantu Bupati Bungo Tebo Wilayah Timur, dan
wilayah Pembantu Bupati Batang Hari Wilayah Timur serta wilayah Kecamatan Muaro Sabak, Kecamatan
Dendang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang, dan Kecamatan Sadu.
Dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi Jambi dan
Pemerintah Kabupaten Merangin kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Pemerintah Propinsi Jambi dan
Pemerintah Kabupatan Bungo kepada Pemerintah Kabupaten Tebo, Pemerintah Propinsi Jambi dan Pemerintah
Kabupaten Batang Hari kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, serta Pemerintah Propinsi Jambi dan
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Demikian pula halnya Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Jambi dan Kabupaten Merangin yang kedudukan dan
kegiatannya berada di Kabupaten Sarolangun, Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Jambi dan Kabupaten Bungo
yang kedudukan dalam kegiatannya berada di Kabupaten Tebo dan Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Jambi dan
Kabupaten Batang Hari yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kabupaten Muaro Jambi, Badan Usaha Milik
Daerah Propinsi Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kabupaten
Tanjung Jabung Timur untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu,Page 10

diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Merangin kepada Pemerintah Kabupaten
Sarolangun, Pemerintah Propinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Bungo kepada Pemerintah Kabupaten Tebo,
Pemerintah Propinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi,
serta Pemerintah Propinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.
Begitu juga mengenai utang piutang yang kegunaannya untuk Kabupaten Sarolangun diserahkan kepada Pemerintah
Kabupaten Sarolangun dan utang piutang yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur diserahkan pula masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten
Sarolangun, Pemerintah Kabupaten Tebo, Kabupaten MuaroJambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur .
Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati Sarolangun, Penjabat Bupati
Tebo, Penjabat Bupati Muaro Jambi, dan Penjabat Bupati Tanjung Jabung Timur.
Pelantikan Penjabat Bupati Sarolangun, Penjabat Bupati Tebo, Penjabat Bupati Muaro Jambi, dan Penjabat Bupati
Tanjung Jabung Timur didahului dengan peresmian pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
Republik Indonesia.
Setelah satu tahun peresmian pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Gubernur Jambi wajib melaporkan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.
Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas,
perlengkapan kantor, sarana mebel, dan sarana mobilitas, serta untuk biaya operasional bagi kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3903

Comments
  1. loan says:

    ada rencana membangun hotel di kota sarolangun.., masih nih UUnya…http://baganbatublog.blogspot.com/

  2. slangun says:

    Mantap kalau memang berniat membangun Sarolangun. Bupatinya pasti membuka pintu lebar-lebar….

  3. dany says:

    assalamu’alaikum……..
    Aku senang dengan orang nomor satu di kabupaten yaitu Bapak HBA bupati Kab. sarolangun.
    yang membuat Aku bangga HBA menjalankan SAROLANGUN EMAS sesuai dengan janji-jannji nya.
    salam hormat buat Bapak HBA bupati kito

  4. tiwi says:

    coba kalau sarolangun bisa membangun moll dan tempat wisata. kita anak muda ada tempat mejeng alias obat stress setelah mengikuti rutinitas kegiatan di sekolah. senang deh kalau ada tempat santai gitu….itung-itung buat cucu mata and pikiran…hi..hi…maju terus sarolangun.

  5. Alhamdulillah, saya yakin kabupaten sarolangun menjadi yg terdepan di prop jambi, dibawah kepemimpinan bang HBA.
    saya siap bekerja sama, sesuai kapasitas yang saya miliki.

    Billahit Taufiq Walhidayah

    Nazaruddin Nasir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s